Jurnal 2 abstrak

REVIEW

Mengenal koperasi dan perkembangannya di indonesia

Oleh :

Abdul muis

Abstrak

Cooperative is an agency that is strategic to be developed in the State of Indonesia. This

is because the principle of kinship to improve the welfare of its members. But on his way

a lot of obstacles encountered, both from members, administrators and government

which became the encourager and mentor can also be an obstacle. Influence of

management who do not have the ability and honesty in carrying out duties also an

issue. Members who lack the awareness of the rights and obligations are also an issue.

Moreover the government is supposed to support, guide and foster cooperation in the

region would sometimes let him, as if unaware. Thus the cooperative as a business entity

that is very strategic, but still the road on his way somewhere.

Keywords : Cooperative and Social Welfare

Nama : Novia mandalasari

Npm : 25211234

Jurnal 1 kesimpulan

REVIEW

Analisis dan perpanjangan sistem informasi akuntansi piutang usaha terkomputerisasi pada primer koperasi kepolisian KORPS BRIMOB ( primkoppol korps brimob )

Jurnal ekonomi akuntansi, oktober 2011

 

Oleh:

Ika kurniati

KESIMPULAN

1. Sistem akuntansi piutang usaha yang diterapkan di PRIMKOPPOL Korps Brimob masih
manual sehingga Kurang efisiennya pencatatan dan perhitungan sistem akuntansi piutang
Kesulitan dalam pengolahan data piutang, pencarian data dan pembuatan laporan.
2. Aplikasi sistem akuntansi piutang usaha terkomputerisasi yang dirancang telah mampu
melakukan fungsi pencatatan transaksi piutang usaha mulai dari input data anggota, input
data pinjaman anggota, input pembayaran angsuran, sampai laporan-laporan yang dihasilkan.
3. Program aplikasi sistem akuntansi piutang usaha terkomputerisasi ini hanya dapat diterapkan
di PRIMKOPPOL Korps Brimob, jadi untuk koperasi lain yang ingin menggunakan aplikasi
ini sebaiknya merancang sendiri program aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan koperasi
yang bersangkutan. Untuk pengembangan program aplikasi ini sebaiknya disesuaikan dengan
perkembangan dan kebutuhan PRIMKOPPOL Korps Brimob.
4. Perancangan sistem hanya sampai pada tahap implementasi sistem, tidak sampai pada tahap
terakhir dari perancangan yaitu tahap operasi dan pemeliharaan.

Nama : Novia mandalasari
NPM : 25211234

Jurnal 1 hasil dan pembahasan

REVIEW

Analisis dan perpanjangan sistem informasi akuntansi piutang usaha terkomputerisasi pada primer koperasi kepolisian KORPS BRIMOB ( primkoppol korps brimob )

Jurnal ekonomi akuntansi, oktober 2011

Oleh:

Ika kurniati

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Struktur Organisasi

Organisasi PRIMKOPPOL Korps Brimob terbentuk melalui kerjasama unsur terkait didalam koperasi yang dilakukan dengan professional dengan adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dari dan ke setiap anggota koperasi.

4.2. Kegiatan Usaha

a. Simpan pinjam

b. Jasa

c. Mini market

d. Toko

4.3. Sumber Modal dan Laba Usaha 

4.1.1. Sumber Modal PRIMKOPPOL Korps Brimob

 Sumber modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal asing. Modal asing berasal dari pinjaman pihak luar dan saat ini pinjaman dengan pihak luar adalah pinjaman Bank Negara Indonesia (BNI). Modal sendiri bersumber dari simpanan anggota, Simpanan khusus / SHU, SHU berjalan dan dana cadangan.

 

4.1.2. Laba Usaha PRIMKOPPOL Korps Brimob

Laba Usaha PRIMKOPPOL Korps Brimob disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU selain berasal dari jasa pinjaman anggota atas kegiatan koperasi yang memberikan pinjaman yang diberikan kepada anggota ini, juga diperoleh dari hasil unit jasa dan hasil penjualan minimarket dan toko.

4.4. Hasil Penelitian

4.4.1. Prosedur Akuntansi Piutang

4.4.2. Dokumen dan Catatan Akuntansi

4.5. Bagan Alir Sistem Akuntansi Piutang pada PRIMKOPPOL Korps Brimob

4.6. Sistem Akuntansi Piutang pada PRIMKOPPOL Korps Brimob

Sistem piutang usaha yang diterapkan pada PRIMKOPPOL Korps Brimob masih dilakukan secara manual, yaitu transaksi yang menimbulkan piutang usaha dilakukan dengan catatan-catatan dalam kertas, sebelum kemudian dikumpulkan dan disatukan ke dalam buku besar. Selain itu dalam mencatat dan menjumlahkan pinjaman yang diambil oleh debitur masih menggunakan cara manual yang tentunya hal ini menyulitkan karyawan dalam memproses transaksi, sehingga menjadi lama dan tidak efisien. Akibatnya sering terjadi kesalahan dalam penghitungan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi. Selain itu pihak lain dapat memanfaatkan kelemahan sistem di atas untuk memanipulasi data dan sulitnya dilakukan kontrol data oleh pihak PRIMKOPPOL Korps Brimob.

4.7. Tahap Analisis Sistem Akuntansi Piutang pada PRIMKOPPOL

Rancangan sistem piutang usaha terkomputerisasi dan gambaran perubahan sistem piutang usaha manual ke sistem terkomputerisasi yang sesuai dan layak untuk koperasi, belum ada (belum pernah dilakukan) sehingga tahap ini tidak ditemui pada PRIMKOPPOL Korps Brimob. 

4.8. Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Piutang Usaha pada PRIMKOPPOL Korps Brimob

a. Bendahara I

Fungsi Bendahara I menjadi penanggung jawab piutang unit induk. Selain itu juga bertugas sebagai pemeriksa potongan dan setoran.

b. Bendahara II

Fungsi Bendahara II adalah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan koperasi, oleh karena itu juga menjadi penanggung jawab pinjaman di unit simpan pinjam. Disamping itu bertugas menjadi Bendahara unit simpan pinjam dan juga mengatur unit simpan pinjam.

c. Sekretaris

Fungsi Sekretaris yaitu sebagai juru buku pada unit simpan pinjam dan bertugas mendaftar jasa pinjaman. 

4.9. Pembahasan

4.9.1. Sistem Akuntansi Piutang pada PRIMKOPPOL Korps Brimob

4.9.2. Dokumen dan Catatan Akuntansi yang digunakan pada PRIMKOPPOL Korps Brimob

a. Buku Pinjaman Uang

b. Laporan Potongan Gaji

c. Buku Pelepasan Pinjaman

4.9.3. Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Piutang Usaha pada PRIMKOPPOL Korps Brimob

Fungsi yang terkait dalam sistem piutang usaha yang diterapkan pada PRIMKOPPOL Korps Brimob belum melibatkan fungsi Ketua PRIMKOPPOL Korps Brimob bertanggung jawab dalam pemberian otorisasi pencairan pinjaman. Otorisasi yang semula hanya dari Bendahara saja menimbulkan permasalahan yaitu pencairan nominal pinjaman dan lama pinjaman yang melebihi batas maksimal kadang terjadi padahal batas maksimal telah ditentukan dalam RAT. Oleh karena itu diperlukan adanya penambahan otorisasi dari Ketua yang mampu mengatasi pencairan pinjaman diluar ketentuan RAT.

4.9.4. Tahap Analisis Sistem Akuntansi Piutang Usaha pada PRIMKOPPOL Korps Brimob

4.9.5. Tahap Perancangan Sistem Akuntansi Piutang Usaha Terkomputerisasi pada PRIMKOPPOL Korps Brimob

a. Pemodelan Data (Data Modelling)

1) Desain Database 

a) Database Anggota

Field Name	Data Type
Kode Anggota (Primary Key)	Text&Number
Nama Anggota	Text
Tempat, Tanggal Lahir	Text
Alamat	Text
No. Telepon	Number
Jenis Kelamin	Text
Kode Jenis Anggota	Text&Number
Jenis Anggota	Text

b) Database Daftar Transaksi Pinjaman

Field Name	Data Type
Kode Anggota (Primary Key)	Text&Number
Nama Anggota	Text
Alamat	Text
Informasi angsuran
Angsuran Pokok	Number
Jumlah yang harus Dibayar	Number
Detail Pinjaman
Kode Pinjaman	Text&Number
Jumlah Pinjaman	Number
Kode Jenis Pinjaman	Text
Jenis Pinjaman	Text
Lama Pinjaman	Number

c) Database Daftar Transaksi Angsuran

Field Name	Data Type
Kode Anggota (Primary Key)	Text&Number
Nama Anggota	Text
Kode Pinjam	Text
Tanggal pinjam	Number
Jumlah Pinjam	Number
Lama Pinjam	Number
Informasi
Sisa Angsuran	Number
Kekurangan	Number
Keterangan
Tanggal Angsuran	Number
Kode Angsuran	Text
Angsuran ke	Number
Pokok Angsuran	Number
Bunga	Number
Jumlah Angsuran	Number
Bayar	Number
Kembali	Number